Gerakan Yes, Politik Yes: Moral Mahasiswa, Eternals, dan Koboy Kampus
Diterbitkan pertama kali diterbitkan dalam Surat Kabar Pijar Edisi 24 — Januari 2022. Dirilis ulang untuk keperluan aksesibilitas dan pengarsipan pribadi.
Druig berang. Dilihatnya umat manusia beradu pedang, bertukar timah panas di Tenochtitlan. Nuraninya guncang. Ajak bilang, jangan ikut campur. Druig tutup telinga. Baginya, aturan non-intervensi adalah nonsens. Druig kadung menyihir kedua kubu agar tidak saling bertikai.
Ajak, dan kamerad Eternals lainnya, naik pitam. Aturan adalah aturan. Intervensi manusia adalah haram. Bagi Celestials, tuannya, Eternals diutus sebagai agent of change di bumi. Tugasnya menyikat Deviant, bukan berkongsi dengan manusia demi cita-cita tertentu. Bukan sebagai aktor politik dengan kehendak politik.
Posisi sosial Eternals mengingatkan saya pada kelompok yang selalu dicari bila ada ketidakberesan, setidaknya di Indonesia. Kelompok yang diminta menuntaskan persoalan dunia sembari menjaga kemurniannya dari anasir politik yang duniawi. Mahasiswa.
Koboy Kampus
Ada kenaikan BBM, panggil mahasiswa. KPK dilemahkan, kita tunggu sikap mahasiswa. Semua perkara sosial-politik di Indonesia, dikata obatnya hanya satu: mahasiswa. Mitos superioritas mahasiswa ini kerap dirangkum dalam titel-titel dangkal yang sloganistik. Iron stock, agent of change, social controls, dll. Digaungkan di seminar pembekalan mahasiswa baru, di media pers, bahkan di jalanan.
Menurut Novianto, epos kepahlawanan mahasiswa mulai ditulis sejak demonstrasi 1966 bergulir[1]. Di dalam payung Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), kelompok mahasiswa anti-komunis dan anti-Soekarno menggunakan metode “revolusioner” dalam bergerak. Mulai dari aksi massa hingga rapat-rapat umum. Sejak saat itulah, agent of change disematkan kepada mahasiswa. Menggeser terma “pemuda” yang semasa revolusi kemerdekaan dan menuju revolusi sosialisme Soekarno dijadikan sinonim gerakan revolusioner
Pasca Soekarno tumbang, mahasiswa merasa memenangi perang. Yang ada di pemerintahan kebanyakan adalah “rekannya”. Beberapa anggota KAMI ditarik ke Senayan. Belum lagi kedekatan mahasiswa dengan militer pro-Soeharto. Hal ini membuat mahasiswa merasa punya saham di pemerintahan. Maka, mereka percaya bahwa sekadar menegur dan mengingatkan itu sudah cukup. Dari sinilah, gerakan moral bermula.
Novianto menyebutkan empat karakter gerakan moral[2]. Pertama, gerakan enggan membentuk blok politik dengan kelompok lainnya. Mahasiswa berjejaring dengan mahasiswa. Tidak melihat interseksi. Terlebih, pilihan ini didasari oleh keinginan untuk tetap murni dari kepentingan politik. Kedua, dalihnya menyuarakan kebenaran dan menolak kekuasaan. Bahwa tidak ada alasan bergerak selain moral kebenaran. Bahwa kekuasaan harus diingatkan tapi tidak boleh direbut. Mencederai moral, katanya. Ketiga, sekadar menuntut dan rilis sikap sudah memadai. Mereka menolak untuk membuat gerakan yang lebih radikal seperti menyusun blok politik untuk merebut kekuasaan. Mengancam stabilitas, katanya. Keempat, konstruksi heroisme yang sedari tadi disebutkan. Termasuk istilah Resi yang dikemukakan Arif Budiman, salah satu motor gerakan moral mahasiswa sejak 1966.
Alih-alih menggunakan terma “Resi”, Novianto menggolongkan gerakan moral mahasiswa sebagai koboy[3]. Mahasiswa tidak lagi menyampaikan nasihat secara unggah-ungguh a la Resi. Namun, cara-cara koboy yang turun langsung ke persoalan jadi pilihan. Lihatlah film koboy, mereka datang ke Westworld lalu menyikat penjahat yang amoral. Lantas setelah itu apa? Bubar. Tidak ada keberlanjutan. Tidak pernah ada ceritanya koboy menggasak kawanan berandal lalu bersama rakyat setempat mendirikan pemerintahan rakyat. Sebuah sistem yang tidak memungkinkan dominasi aktor-aktor rente macam preman dan juragannya.
Seperti halnya KAMI di 1966, metodenya revolusioner. Namun kerangka pikirnya kontra-revolusioner. Landasan pikirnya moralitas alih-alih cita-cita politik. Sayangnya, model gerakan moral ini masih jadi cetak biru hingga sekarang. Lihat saja gerakan mahasiswa kiwari. Entah itu negara mahasiswa atau aliansi-aliansi. Bila bicara model gerakan, semuanya sama: berbasis gerakan moral.
Lihat saja, nyaris semua gerakan yang diinisiasi oleh mahasiswa hanya sebatas sikap tuntutan. Mereka turun ke jalan, mendaku revolusioner, tapi cita-citanya bukan menang. Alih-alih, mereka hanya menunggu kebaikan moral pemangku kebijakan. Entah itu kampus, pejabat daerah, atau Presiden. Tidak ada agenda gerakan yang programatik. Setelah aksi, sudah itu sudah. Bahkan sekadar evaluasi aksi saja kerap kali nihil. Sebab bagi gerakan moral, sudah mengingatkan dan menggugat adalah suatu kemenangan tersendiri.
Kerangka gerakan moral juga tidak menyediakan kacamata spesifik untuk membaca realitas. Tidak ada ideologi, hanya panggilan moral. Berkebalikan dengan argumen Dwi bahwa gerakan mesti mampu dengan jelas membaca realitas sebelum menuju agenda pembebasan[4]. Eksesnya, gerakan jadi gatal menyikapi semua hal yang dikata bertentangan dengan “kebenaran”. Meneguhkan kembali mitos superioritas mahasiswa. Tidak ada “penyaring” agar gerakan bisa memilih mana yang patut disikapi seturut metode penyikapannya.. Oleh karena gerakan yang hanya bertujuan menyampaikan “kebenaran”, ia lantas tercerabut dari basis massa.
Buruh kesehatan ogah diajak turun ke jalan untuk mengatakan bahwa “kebenaran” adalah UU Karantina Kesehatan. Yang dibutuhkan adalah: bagaimana mewujudkan UU Karantina Kesehatan agar buruh kesehatan tidak lagi tertindas? Massa tidak pernah dijanjikan apapun selain tersampaikannya “kebenaran”. Bahkan, tidak jarang pula justru massa yang diklaim hendak diperjuangkan, malah menolak perjuangan moral ini. Sebab, gerakan tidak memberikan masa depan. Sementara masa depan hanya bisa dibaca dengan kacamata gerakan politik.
Gerakan Yes. Politik Yes.
Gerakan adalah soal berubah. Bukan semata menuntut perubahan yang ketika tuntutan sudah dilayangkan, rasanya sudah usai pula “gerakannya”. Lagi-lagi, gerakan adalah tentang memenangkan tuntutan.
“Bila usul ditolak tanpa ditimbang, hanya ada satu kata: Lawan!”. Namun, melawan tidaklah cukup. Siapa yang dilawan? Mengapa melawan? Bagaimana melawannya? 5W+1H perlawanan harus disusun dan gerakan moral seringkali luput akan hal itu.
Alih-alih mengandalkan moral, gerakan mahasiswa mesti mengakui dan memperkuat dimensi politisnya. Mahasiswa bukanlah Eternals yang diprogram sebagai agent of change. Mahasiswa, tidak lain adalah aktor politik yang punya kehendak politik. Usman, lewat artikelnya, menuliskan terkait distingsi gerakan moral dan politik mahasiswa. Ide dasar gerakan politik mahasiswa adalah kecenderungan untuk melebur dan partisipatoris terhadap massa. Bukan lagi “memperjuangkan” seperti koboy yang dilakukan oleh gerakan moral.
Mahasiswa sebagai aktor politik sudah pernah didudukkan oleh Fuad lewat artikelnya[5]. Lewat kerangka pikir akses terhadap sumber daya negara, Fuad menjabarkan relasi patron-klien mahasiswa dengan para oligark. Mahasiswa mengamankan jaringan bawah sebagai suplai informasi dan legitimasi. Sementara para oligark menyediakan akses atas sumber daya negara. Jadi, gerakan mahasiswa sudahlah politis dalam bentuk kontra-revolusionernya.
Hal ini juga dibaca oleh Novianto bahwa memang gerakan moral mahasiswa sejatinya sudah berdimensi politis, namun regresif[6]. Simak saja pernyataan Obed Kresna (Ketua BEM UGM 2017) via Tirto yang mengatakan gerakan mahasiswa mesti bebas dari kepentingan politik. Meskipun di Mata Najwa dia membawa pernyataan soal perjuangan kelas, watak moralis tidak luruh seluruhnya[7].
Gerakan moral bukan hanya menjangkiti institusi birokratis macam negara mahasiswa, namun juga merasuk di aliansi-aliansi mahasiswa yang mendaku progresif. Penyakitnya sama: sudah menutut, sudah itu sudah. Isu yang dibawa reaksioner. Tidak ada perjuangan jangka panjang dengan visi ideologis dan target-target politis.
Hal ini membuat beberapa tuntutan senantiasa abadi. Pelibatan mahasiswa dalam Uang Kuliah Tunggal, misalnya. Belum lagi gejala berupa keinginan untuk menyikapi semua hal yang ada di negeri ini. Luarannya dangkal: rilis sikap. Sudah itu sudah.
Maka dari itu, gerakan politik progresif harus mulai dicanangkan elemen mahasiswa. Pertama, pastikan ideologi yang digunakan punya keberpihakan pada rakyat yang tertindas. Dari sini, garis batas antara “lawan” dan “kawan” akan tercipta. Transaksi dan akomodasi politik tidak boleh melewati prinsip-prinsip ideologis soal perjuangan rakyat tertindas.
Lantas ketika garis demarkasi sudah selesai, tahap selanjutnya adalah menawarkan politik alternatif. Gerakan moral sudahlah kritis. Lantas ketika ditanya solusi, berkatalah mereka, “Kritik tidak butuh solusi!”.
Memang, secara konsep, kritik tidak butuh solusi. Namun, rakyat sebagai basis massa butuh tawaran politik alternatif, atau solusi. Kalau begini caranya, gerakan tidak akan “dimakan” oleh basis massa sebab tidak ada yang ditawarkan selain keberanian dan kebenaran. Moralis betul.
Sementara itu, masa depan politik yang jelas bisa dihadirkan lewat gerakan politik progresif. Misal, rektor di PTN-BH yang kerap main mata dengan kekuasaan. Tidak bisa mengandalkan tuntutan moral bahwa Rektor harus A dan jangan B. Sebab, kekuasaan rektor berasal dari Pemerintah. 35% suara adalah milik Menteri sebagai jabatan politik. Sisanya, adalah suara Majelis Wali Amanat yang hanya menyediakan 1 orang dari Unsur Mahasiswa (MWA-UM).
Maka, yang harus disasar bukan lagi tuntutan moral, melainkan tuntutan politik soal demokratisasi kampus. Mahasiswa perlu meng-govern kampusnya sendiri. Alih-alih dibius oleh ilusi demokrasi yang ditawarkan student government. Pemilihan rektor secara langsung bisa jadi opsi. Lebih mending memilih rektor ketimbang Ketua BEM yang tidak bisa menelurkan kebijakan yang mengikat rakyat kampus. Atau, penambahan jumlah anggota MWA-UM bisa jadi pilihan pula.
…
Eternals pada akhirnya melepas fungsi moralnya sebagai pembasmi Deviant semata. Meninjau ulang gerakan non-intervensi yang diimani selama ribuan tahun. Mereka akhirnya berpihak pada manusia, mencapai tujuan politiknya: mencegah pemusnahan populasi atas nama apapun.
Bagaimana dengan gerakan mahasiswa? Masih mau tercerabut dari basis massa, menolak berpolitik sambil memperjuangkan moralnya? Atau menyusun kekuatan politik progresif sebagai alternatif? Seperti halnya Eternals, untuk memenangkan tuntutan, bahkan merebut kekuasaan.
Daftar Pustaka
[1] Arif Novianto, “PERGULATAN GERAKAN MAHASISWA DAN KRITIK TERHADAP GERAKAN MORAL,” in Indonesia Bergerak 2: Mozaik Kebijakan Publik Di Indonesia 2016 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 195–227.
[2] Arif Novianto.
[3] Arif Novianto.
[4] Dicky Dwi Ananta, “Gerakan Mahasiswa: Berangkat Dari Mana Dan Menuju Ke Mana?,” Kanal Artikel, Indoprogress (blog), April 1, 2013, https://indoprogress.com/2013/04/gerakan-mahasiswa-berangkat-dari-mana-dan-menuju-ke-mana/.
[5] Zamzam Muhammad Fuad, “Involusi Gerakan Mahasiswa: Gotong Royong Mengakses Negara,” Kanal Artikel, Indoprogress (blog), April 18, 2013, https://indoprogress.com/2013/04/involusi-gerakan-mahasiswa-gotong-royong-mengakses-negara/.
[6] Arif Novianto, “PERGULATAN GERAKAN MAHASISWA DAN KRITIK TERHADAP GERAKAN MORAL.”
[7] Petrus Pradhopo Wening, “Masa Depan Gerakan Mahasiswa Adalah Gerakan Politik! : Kritik Terhadap Pernyataan ‘Gerakan Mahasiswa Harus Netral,’” Medium.com, Kolumnar (blog), Mei 2018, https://medium.com/kolumnar/masa-depan-gerakan-mahasiswa-adalah-gerakan-politik-dab5ea6d7f66.
